Mon. Jun 1st, 2020

DPMPTSP

Seruyan

Presiden Instruksikan Izin Investasi Tak Boleh Mangkrak

7 min read

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menginstruksikan para pemangku kepentingan baik pusat hingga daerah agar memberikan kemudahan dan kecepatan izin investasi yang mangkrak di beberapa daerah Indonesia.

Presiden Republik Indonesia ke-7 ini pun bersedia jika namanya digunakan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini dianggap menghambat izin investasi. Hal ini disampaikan Joko Widodo ketika secara resmi membuka Rapat Harmonisasi Kebijakan Pusat dan Daerah Bagi Pemerataan Investasi, dan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi Tahun 2020 yang digelar pada 19-20 Februari, di Hotel The Ritz Carlton Pacific Place Jl. Jenderal Sudirman.

Jokowi mencontohkan investasi yang ada di Cilegon yang mangkrak selama 4 tahun, tapi mampu diselesaikan oleh Bahlil dalam 2 pekan begitu pula yang ada di Jawa Tengah. Jadi kecepatan dalam layani investor sangat dibutuhkan sebab banyak investor berminat tanamkan modalnya di Indonesia. Pada kesempatan itu, Jokowi juga mengungkapkan pada 2019 ada investasi senilai Rp 708 triliun yang sudah masuk ke Indonesia namun belum selesai perizinannya. Nilai investasi tersebut menurutnya hampir mendekati APBN namun sangat disayangkan tidak realisasi dengan baik secara real dan akhirnya sebagian berhenti alias mangkrak.

Agar hal tersebut tak terulang kembali di tahu 2020, Presiden meminta kepada seluruh kepala daerah, seluruh kepala DPMPTSP se-Indonesia untuk melayani investor dengan baik, ketika ada persoalan bantu untuk menyelesaikan. Hal ini dikarenakan investasi merupakan faktor yang dapat membuka lapangan pekerjaan yang sangat besar karena di Indonesia masih terdapat sekitar 7 juta masyarakat yang menganggur.

Presiden menegaskan bahwa usaha-usaha kecil juga merupakan investor, tidak hanya usaha-usaha besar saja yang disebut investor, jadi harus tetap memberikan pelayanan yang sama. Nanti dengan Omnibus Law atau semacam undang-undang lintas sektor akan ada regulasi yang menyusun mengenai pelayanan perizinan dan non perizinan terhadap seluruh usaha yang berinvestasi di dalam negeri terutama di daerah, minimal usaha-usaha kecil memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP).

Jokowi meminta seluruh kepala daerah untuk memberikan target kepada Kepala DPMPTSP agar dapat memberikan perizinan kepada pelaku usaha kecil secara mudah dan gratis dengan diserahkan langsung kepada mereka dengan cara mengaktifkan petugas-petugas yang ada di PTSP. Sebagai amanat terakhir pada Rakornas Investasi 2020, Presiden Joko Widodo menjawab permintaan dari Kepala BKPM-RI untuk memberikan Dana Alokasi Khusus (DAK) kepada DPMPTSP di Seluruh Daerah di-Indonesia, dan Jokowi pun langsung menyampaikannya kepada Menteri Keuangan yang juga hadir mendampingi beliau agar dianggarkan pada tahun ini atau jika tidak memungkinkan dianggarkan di tahun depan. DAK tersebut dapat digunakan untuk melakukan sosialisasi dan memperbaiki sistem manajemen yang ada sehingga tidak ada lagi istilah yang menjadikan DPMPTSP sebagai kelas dua atau kelas tiga dalam urusan pemerintahan, namun harus harus berada pada rangking satu dari seluruh gagasan daerah. Melayani dengan cepat dan benar-benar melayani, tidak hanya urusan izin, namun melayani investasi dan menyelesaikan masalah yang dialami investor, tutup Presiden Joko Widodo.

Pada kesempatan tersebut hadir juga juga beberapa Menteri, Kepala Lembaga, dan Instansi Vertikal yang terkait dalam pelaksanaan dan penerapan percepatan berusaha melalui pelayanan perizinan dan non perizinan serta kemudahan berinvestasi dalam program Ease of Doing Bussines (EODB) di Indonesia diantaranya adalah Menteri Koordinastor Bidang Kemaritiman dan Investasi yang memberikan arahan mengenai “Fasilitasi Penyelesaian Masalah Untuk Mendorong Percepatan Realisasi Investasi”, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian memberikan arahan mengenai “Penataan Regulasi Melalui Omnibus Law Bagi Peningkatan Realisasi Investasi”, Menteri Dalam Negeri, Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung yang menjadi narasumber dan Kepala BKPM-RI selaku Moderator pada diskusi panel sesi pertama dengan topik “Sinergi Kebijakan Dalam Rangka Penciptaan Kepastian Hukum Di Pusat Dan Daerah Untuk Peningkatan Pemerataan Investasi”. Pada sesi kedua dengan topik “Pemberdayaan Dan Peningkatan Peran Investasi UMKM dan Koperasi” dengan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku pembicara, dan pada sesi ketiga dilaksanakan dialog antara Kepala BKPM-RI dengan Peserta Rakornas yang mengangkat topik “Potensi Investasi Dan Fasilitasi Pelaksanaan Investasi Daerah”.

Rakornas diakhiri dengan sidang kelompok kesepakatan dengan sasaran sebagai berikut :

  • Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
  • Promosi dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal,
  • Pelayanan Perizinan, Kerjasama Penanaman Modal dan Dukungan Kebijakan Kesekretariatan.ego

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Ada yang bisa DPMPTSP Seruyan bantu?