Wed. Feb 26th, 2020

DPMPTSP

Seruyan

Usaha Non Perseorangan Wajib Terdaftar di AHU Online

4 min read

KUALA PEMBUANG – Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) versi terbaru resmi diluncurkan sejak 1 Januari 2020.

Penerapan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik  versi 1.1 yang dikelola tim dari Bada Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI tersebut secara resmi diumumkan melalui portal www.oss.go.id untuk menggantikan OSS versi 1.0. Untuk itu tim OSS telah melakukan migrasi data pada akhir tahun kemarin.

Banyak penambahan fitur baru dalam sistem OSS versi 1.1, selain itu desain sistem OSS kali ini juga lebih mudah digunakan (user friendly) karena sudah mengakomodir kepentingan pelaku usaha dan dalam setiap isian atau inputan data telah diberikan penjelasa untuk memudahkan.

Hal penting yang menjadi perhatian para pelaku usaha yang belum memiliki NIB, maka untuk memperolehnya melalui OSS 1.1 pelaku usaha terlebih dahulu harus menyesuaikan maksud dan tujuan dalam akta perusahaannya sesuai dengan KBLI 2017 dan didaftarkan dalam sistem AHU Online yaitu untuk jenis pelaku usaha PT, CV, Firma dan Persekutuan Perdata, sedangkan untuk pelaku usaha perseorangan, yayasan, koperasi, UMKM dan kantor perwakilan dikecualikan.

Dengan diterapkannya OSS versi terbaru ini juga terdapat perubahan pencatatan total nilai investasi yang semula berdasarkan pada KBLI 2 digit dalam OSS 1.0 menjadi KBLI 5 digit dalam OSS 1.1. Dengan perubahan tersebut data nilai investasi pada KBLI 5 digit dalam OSS 1.1 menjadi kosong atau tidak terisi. Disamping itu terdapat beberapa informasi tambahan yang harus diisi oleh pelaku usaha dalam OSS 1.1 (yang tidak terdapat dalam OSS 1.0) diantaranya, Jenis kegiatan (agar dipilih : utama/pendukung/kantor administrasi); Apakah lokasi proyek ini memiliki NPWP berbeda dengan Kantor Pusat? (agar dijawab : ya/tidak); Nama penanggung jawab proyek (diisi dalam rangka izin lingkungan). Untuk proyek yang tidak memerlukan izin lingkungan, diisi dengan nama salah satu direktur perusahaan; dan status lahan (agar dipilih : sewa/bukan sewa).

Oleh karena itu, dalam OSS versi 1.1 pelaku usaha diwajibkan melengkapi data-data terutama nilai investasi kegiatan usahanya di KBLI 5 digit yang masih kosong tersebut sesuai dengan total nilai investasi kegiatan usahanya. Bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu KBLI 5 digit, maka diisi sesuai dengan besaran nilai investasi masing-masing KBLI 5 digit tersebut dan totalnya sesuai dengan total nilai investasi perusahaan.top 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

× Ada yang bisa DPMPTSP Seruyan bantu?