SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN (SIUP)

  • BARU
  • PERPANJANGAN
  • PERUBAHAN
  • PERGANTIAN

DASAR HUKUM

  1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  2. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan PemberantasanKorupsi.
  3. PermenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik.
  4. Undang- undang RI nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
  5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 36/M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penerbitan SIUP.
  6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/ 2007 Tentang Penerbitan SIUP.
  7. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor: 39/M-DAG/PER/12/2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/ 2007 Tentang Penerbitan SIUP.
  8. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 07/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 36/M-DAG/PER/9/ 2007 Tentang Penerbitan SIUP.
  9. Intruksi Gubernur Kalimantan Tengah No. 638 Tahun 20017 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
  10. Surat Edaran Bupati Seruyan No. 800 /153/DISPENDA/III/2016 Tentang kewajiban melampirkan bukti Pembayaran Pajak dalam pengurusan izin usaha.

PERSYARATAN( KOPERASI, CV dan PT) SIUP BARU 

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri)
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus
  4. F Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (untuk CV disahkan  oleh Pengadilan, Koperasi disahkan oleh Instansi yang berwenang dan PT oleh Menkumham)
  5. Surat Pernyataan dari Pemilik Usaha tentang lokasi usaha perusahaan (bermaterai Rp. 6.000,)
  6. Photoberwarna ukuran 4x6cm (2 lembar)
  7. Bukti kepemilikan tempat usaha / surat keterangan sewa apabila menggunakan bangunan milik orang lain.
  8. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan
  9. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan
  10. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha)
  11. Pajak Air tanah (jika menggunakan)
  12. Tanda bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  13. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan

PERSYARATAN ( KOPERASI, CV dan PT) SIUP PERUBAHAN 

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri)
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus
  4. F Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (untuk CV disahkan  oleh Pengadilan, Koperasi disahkan oleh Instansi yang berwenang dan PT oleh Menkumham)
  5. SIUP Asli
  6. Neraca Perusahaan tahun terakhir
  7. Photoberwarna ukuran 4x6cm (2 lembar)
  8. Data pendukung perubahan :
  9. jika pindah lokasi tempat usaha, melampirkan :
  • Surat Pernyataan dari Pemilik Usaha tentang lokasi usaha perusahaan / bermaterai Rp. 6.000,-
  • Bukti kepemilikan tempat usaha / surat keterangan sewa apabila menggunakan bangunan milik orang lain
  1. dll
  2. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan
  3. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan
  4. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha)
  5. Pajak Air tanah (jika menggunakan)
  6. Tanda bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
  7. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan

PERSYARATAN (KOPERASI, CV dan PT) SIUP PERPANJANGAN 

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri)
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus
  4. SIUP Asli
  5. Neraca Perusahaan tahun terakhir bermaterai Rp. 6.000 ( khusus untuk PT)
  6. Photoberwarna ukuran 4×6 cm (2 lembar)
  7. Surat Pernyataan dari Pemilik Usaha tentang lokasi usaha perusahaan bermaterai Rp. 6.000,-
  8. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan
  9. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan
  10. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha)
  11. Pajak Air tanah (jika menggunakan)
  12. Tanda bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
  13. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan

PENGGANTIAN (KOPERASI, CV dan PT) SIUP KARENA HILANG / RUSAK 

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri)
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus
  4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian disertai dengan Fc. SIUP lama ( untuk SIUP yang hilang )
  5. SIUP Asli ( untuk SIUP yang rusak )
  6. Photoberwarna ukuran 4x6cm (2 lembar)
  7. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan

PEMBUKAAN KANTOR CABANG/ PERWAKILAN PERUSAHAAN (KOPERASI, CV dan PT) 

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri)
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus
  4. Surat Penunjukkan sebagai penanggungjawab Kantor Cabang / Perwakilan Perusahaan.
  5. Akte pendirian/ pembukaan Kantor Cabang/ Perwakilan Perusahaan
  6. SIUP Kantor Pusat Perusahaan yang telah dilegalisir oleh Pejabat Penerbit SIUP
  7. SIUP Kantor Pusat Perusahaan
  8. Surat Pernyataan dari Pemilik Usaha tentang lokasi usaha Kantor Cabang/ perwakilan Perusahaan (bermaterai Rp. 6.000,-)
  9. Bukti kepemilikan tempat usaha / surat keterangan sewa apabila menggunakan bangunan milik orang lain.
  10. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan
  11. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan
  12. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha)
  13. Pajak Air tanah (jika menggunakan)
  14. Tanda bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan
  15. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan.

KETENTUAN UMUM

  1. SIUP berlaku selama perusahaan perdagangan menjalankan kegiatan usaha.
  2. Setiap terjadi perubahan data perusahaan (perubahan pemilik/ pengurus/ penanggung jawab, modal, jenis usaha perdagangan), wajib mengajukan SP-SIUP perubahan.
  3. Setiap perusahaan perdagangan yang mengajukan permohonan SIUP Baru, Perpanjangan/ penyesuaian , perubahan dan/ atau penggatian SIUP karena hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi / gratis.
  4. SIUP dilarang dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha di luar sektor perdagangan/ usaha perdagangan yang tidak sesuai dengan kelembagaan atau kegiatan usaha sebagaimana yang tercantum di dalam SIUP.
  5. SIUP diterbitkan berdasarkan tempat kedudukan perusahaan perdagangan dan berlaku untuk perdagangan diseluruh wilayah Negara Republik I ndonesia.
  6. Pemilik SIUP yang tidak melakukan kegiatan usaha selama 6 bulan berturut-turut atau menutup perusahaannya, wajib menyampaikan laporan secara tertulis kepada Pejabat Penerbit SIUP disertai alasan penutupan dan mengembalikan SIUP asli.

JANGKA WAKTU :

Penerbitan SIUP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diterimanya SP-SIUP dengan ketentuan persyaratan lengkap dan benar.

BIAYA : Gratis

Link Download Brosur : Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

_______________________________________________________________________________________

TANDA DAFTAR WARALABA

  • BARU
  • LANJUTAN
  • PERPANJANGAN

DASAR HUKUM 

  1. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
  3. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
  4. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 53/M-DAG/PER/8/2012 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
  5. Intruksi Gubernur Kalimantan Tengah No. 638 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
  6. Surat Edaran Bupati Seruyan No. 800 /153/DISPENDA/III/2016 Tentang kewajiban melampirkan bukti Pembayaran Pajak dalam pengurusan izin usaha.

PERSYARATAN BARU STPW PENERIMA WARALABA 

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/ penanggung jawab (untuk perorangan).
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi (untuk badan usaha).
  4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  5. Izin Usaha.
  6. Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba.
  7. Perjanjian waralaba.
  8. STPW pemberi waralaba.
  9. Akte Pendirian Perusahaan dan/atau Akta Perubahan yang mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
  10. Tanda bukti pendaftaran HKI.
  11. Komposisi penggunaan Tenaga Kerja.
  12. Komposisi Barang/ Bahan Baku yang diwaralabakan.
  13. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  14. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan.
  15. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan.
  16. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha).
  17. Pajak Air tanah (jika menggunakan).
  18. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan.

PERSYARATAN BARU STPW PENERIMA WARALABA LANJUTAN 

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.
  2. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/ penanggung jawab (untuk perorangan).
  3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Paspor Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi (untuk badan usaha).
  4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  5. Izin Usaha.
  6. Prospektus Penawaran Waralaba dari Pemberi Waralaba Lanjutan.
  7. Perjanjian waralaba
  8. STPW pemberi waralaba lanjutan.
  9. Akte Pendirian Perusahaan dan/ atau Akta Perubahan yang mendapat pengesahan dari Instansi yang berwenang.
  10. Tanda bukti pendaftaran HKI.
  11. Komposisi penggunaan Tenaga Kerja.
  12. Komposisi Barang/ Bahan Baku yang diwaralabakan.
  13. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  14. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan.
  15. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan.
  16. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha).
  17. Pajak Air tanah (jika menggunakan).
  18. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan.

PERSYARATAN PERPANJANGAN STPW 

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik/ penanggungjawab perusahaan.
  3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  4. Asli Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW).
  5. Dokumen – Dokumen lainnya apabila mengalami perubahan data dari dokumen yang disampaikan 5 (lima) Tahun sebelumnya.
  6. Lporan penggunaan produk dalam negeri.
  7. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  8. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan.
  9. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan.
  10. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha).
  11. Pajak Air tanah (jika menggunakan).
  12. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan. 

JANGKA WAKTU :

Penerbitan Izin TandA Daftar Waralaba paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen pesyaratan diterima secara benar dan lengkap.

BIAYA : Gratis

Link Download Brosur : Tanda Daftar Waralaba

_______________________________________________________________________________________

IZIN USAHA TOKO MODERN 

  • BARU
  • PERPANJANGAN
  • PERGANTIAN

DASAR HUKUM 

  1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
  2. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan PemberantasanKorupsi.
  3. PermenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik.
  4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
  5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
  6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
  7. Intruksi Gubernur Kalimantan Tengah No. 638 Tahun 2 017 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
  8. Surat Edaran Bupati Seruyan No. 800 /153/DISPENDA/III/2016 Tentang kewajiban melampirkan bukti Pembayaran Pajak dalam pengurusan izin usaha.

PERSYARATAN IZIN USHA TOKO MODERN BARU

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus.
  3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  4. Surat Ijin Prinsip dari Bupati
  5. Hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat dari instansi yang berwenang.
  6. Surat izin lokasi dari instansi yang berwenang.
  7. IMB
  8. Akte Pendirian dan/ atau perubahan perusahaan dan pengesahannya bagi perusahaan yang berbadan hukum PT atau Koperasi.
  9. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil untuk pusat Perbelanjaan atau Toko
  10. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  11. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan.
  12. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan.
  13. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha).
  14. Pajak Air tanah (jika menggunakan).
  15. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan. 

PERSYARATAN IZIN USAHA TOKO MODERN PERPANJANGAN 

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.
  2. Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus.
  3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  4. IUTM Asli.
  5. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  6. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan.
  7. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan.
  8. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha).
  9. Pajak Air tanah (jika menggunakan).
  10. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan.

PERSYARATAN IZIN USHA TOKO MODERN HILANG / RUSAK

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri)
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus
  4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian disertai dengan Fc. SIUP lama ( untuk SIUP yang hilang )
  5. IUTM Asli ( untuk yang rusak )
  6. Photo berwarna ukuran 4x6cm (2 lembar)
  7. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan 

JANGKA WAKTU :

Penerbitan Izin Usaha Toko Modern paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen pesyaratan diterima secara benar dan lengkap.

BIAYA : Gratis

Link Download Brosur : Izin Usaha Toko Modern

_______________________________________________________________________________________

TANDA DAFTAR GUDANG (TDG)

  • BARU
  • PERUBAHAN
  • PERGANTIAN

DASAR HUKUM 

  1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik.
  2. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
  3. PermenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik.
  4. Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.
  5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
  6. Perturan Menteri Perdagangan RI Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang.
  7. Intruksi Gubernur Kalimantan Tengah No. 638 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
  8. Surat Edaran Bupati Seruyan No. 800 /153/DISPENDA/III/2016 Tentang kewajiban melampirkan bukti Pembayaran Pajak dalam pengurusan izin usaha.

PERSYARATAN TANDA DAFTAR GUDANG BARU 

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.
  2. Mengisi formulir Pendaftaran gudang.
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus.
  4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  5. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila ada) yang sudah didaftarkan di pengadilan negeri dan melampirkan surat pengesahan dari lembaga yang berwenang.
  6. Ijin Prinsip Penanaman Modal (untuk gudang bagi perusahaan penanaman Modal).
  7. IMB yang menyatakan sebagai gudang.
  8. Pas Photo Direktur ukuran 4×6 (3 lembar).
  9. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  10. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan.
  11. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan.
  12. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha).
  13. Pajak Air tanah (jika menggunakan).
  14. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan.

PERSYARATAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) PERUBAHAN 

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.
  2. Mengisi formulir Pendaftaran gudang.
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus.
  4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  5. Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila ada).
  6. Surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-undang Perseroan Terbatas.
  7. Ijin Prinsip Penanaman Modal (untuk gudang bagi perusahaan penanaman Modal).
  8. IMB yang menyatakan sebagai gudang.
  9. Pas Photo Direktur ukuran 4×6 (3 lembar).
  10. TDG Asli.
  11. Bukti kepesertaan JKN-KIS BPJS Kesehatan dan Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.
  12. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan.
  13. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan.
  14. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha).
  15. Pajak Air tanah (jika menggunakan).
  16. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan.

PERSYARATAN TANDA DAFTAR GUDANG (TDG) HILANG / RUSAK 

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-.
  2. Mengisi formulir Pendaftaran gudang.
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus.
  4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  5. TDG Asli (untuk yang rusak).
  6. Surat Keterangan kehilangan dari Kepolisian (untuk yang hilang) dan disertai fc. TDG.
  7. Pas Photo Direktur ukuran 4×6 (3 lembar).
  8. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan. 

JANGKA WAKTU :

Penerbitan Izin Tanda Daftar Gudang (TDG) paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen pesyaratan diterima secara benar dan lengkap.

BIAYA : Gratis

Link Download Brosur : Tanda Daftar Gudang

_______________________________________________________________________________________

 TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP) 

  • BARU
  • PERPANJANGAN
  • PERUBAHAN
  • PERGANTIAN 

DASAR HUKUM

  1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik.
  2. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
  3. PermenPAN dan RB Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Standar Pelayanan Publik.
  4. Undang – Undang RI No. 3 Tahun 1982 Tentang Wajib Daftar Perusahaan
  5. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 / M-DAG /PER /9 / 2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
  6. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 116 / M-DAG/PER /12 /2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37 / M-DAG/PER/9/2007 Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
  7. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 08/M-DAG/PER/2/2017 Tentang Perubhan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007Tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
  8. Intruksi Gubernur Kalimantan Tengah No. 638 Tahun 20017 Tentang Pelaksanaan Jaminan Sosial Kesehatan dan Ketenagakerjaan.
  9. Surat Edaran Bupati Seruyan No. 800 /153/DISPENDA/III/2016 Tentang kewajiban melampirkan bukti Pembayaran Pajak dalam pengurusan izin usaha.

PERSYARATAN (PT, CV dan KOPERASI) TDP BARU 

Bagi Perusahaan PT

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan untuk PT.
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus.
  4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  5. F Akta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (apabila ada).
  6. Surat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM dan persetujuan perubahan bagi PT yang telah berbadan hukum sebelum diberlakukannya Undang-undang Perseroan Terbatas.
  7. Izin Usaha / Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  8. NPWP.
  9. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan. 

Bagi Perusahaan KOPERASI

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan untuk KOPERASI.
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus.
  4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  5. F Akta Pendirian Koperasi.
  6. Surat pengesahan sebagai badan hukum dari instansi / pejabat yang berwenang.
  7. Izin Usaha / Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  8. NPWP.
  9. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan. 

Bagi Perusahaan CV

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan untuk CV.
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus.
  4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  5. F Akta Pendirian Perusahaan yang telah disahkan /didaftarkan di Pengadilan Negeri.
  6. Izin Usaha / Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  7. NPWP.
  8. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan

PERSYARATAN (PT, CV dan KOPERASI) TDP PERPANJANGAN 

Bagi perusahaan PT, CV dan Kopersai

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus.
  3. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  4. TDP Asli
  5. Surat Pemberitahuan Pembaharuan TDP.
  6. Semua persyaratan dibuat rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan

Untuk perpanjangan TDP dengan kegiatan usaha diluar sektor perdagangan wajib  melampirkan  Fc. Izin Usaha yang dimiliki oleh perusahaan ( jika diperlukan ) Setiap perusahaan yang mengajukan permohonan Pendaftaran Baru, Perpanjangan, Perubahan dan/atau Penggantian TDP karena hilang atau rusak tidak dikenakan retribusi/gratis. 

PERSYARATAN (PT, CV dan KOPERASI)TDP PERUBAHAN 

Bagi Perusahaan PT, CV dan Koperasi

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan.
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus.
  4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  5. Fakta Pendirian Perusahaan beserta perubahannya (untuk CV disahkan  oleh Pengadilan, Koperasi disahkan oleh Instansi yang berwenang dan untuk PT melampirkan Fc. Persetujuan perubahan atau bukti penerimaan pemberitahuan dari Menteri Hukum dan HAM dengan menunjukkan aslinya)
  6. TDP Asli.
  7. Izin Usaha / Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.
  8. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan.

PEMBUKAAN KANTOR CABANG / KANTOR PEMBANTU DAN PERWAKILAN PERUSAHAAN

 Bagi Perusahaan PT, CV dan Koperasi

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Mengisi formulir Pendaftaran Perusahaan.
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus.
  4. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri).
  5. F Akta Pendirian Perusahaan ( apabila ada) atau Surat Penunjukan atau Surat Keterangan yang dipersamakan dengan itu, sebagai kantor cabang, kantor pembantu dan Perwakilan.
  6. Izin Usaha / Surat keterangan yang dipersamakan dengan itu yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang atau Kantor Pusat Perusahaan yang bersangkutan.
  7. NPWP.
  8. Tanda Lunas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun Berjalan.
  9. Tanda Lunas Pajak Reklame Tahun Berjalan.
  10. Tanda Lunas Pajak Parkir (jika parkir dipungut oleh pemilik usaha).
  11. Pajak Air tanah (jika menggunakan).
  12. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan.

PENGGANTIAN (PT, CV dan KOPERASI) TDP KARENARUSAK / HILANG

Perusahaan PT, CV dan Koperasi

  1. Surat Permohonan bermaterai Rp. 6.000,-
  2. Surat kuasa bermaterai Rp. 6.000,- (apabila tidak dapat mengurus perizinan sendiri)
  3. F Kartu Tanda Penduduk (KTP) Direktur Perusahaan / pengurus
  4. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian ( untuk TDP yang hilang )
  5. TDP yang lama ( untuk TDP yang hilang )
  6. TDP Asli ( untuk TDP yang rusak )
  7. Semua persyaratan dibuat dalam rangkap 2 (dua) kecuali surat permohonan

KETENTUAN UMUM

  1. Setiap perusahaan wajib melakukan pendaftaran perusahaan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak perusahaan mulai menjalankan kegiatan usahanya.
  2. TDP berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan wajib diperbaharui paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir

JANGKA WAKTU :

Penerbitan TDP paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak formulir pendaftaran dan dokumen pesyaratan diterima secara benar dan lengkap.

BIAYA : Gratis 

Link Download Brosur : Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 

× Ada yang bisa DPMPTSP Seruyan bantu?